Pelatihan Keterampilan untuk Pemberdayaan Survivors KDRT

Pelatihan Keterampilan bagi Para Survivors KDRT

Mitra Perempuan Women’s Crisis Center bekerjasama dengan Ito Supporting Comity (ISC) mengadakan pelatihan keterampilan bagi para perempuan survivor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tanggal 3 dan 17 Maret 2012 di Kantor Mitra Perempuan Jakarta. Pelatihan ini menjadi pembuka dari rangkaian kegiatan program pemberdayaan perempuan dan penggalian potensi kelompok dampingan Mitra Perempuan WCC yang sudah konsisten berkarya hingga memasuki tahun ke-17.

Dalam pelatihan pertama ini, Mitra Perempuan mengundang pelatih, Ibu Diah, seorang pengusaha perempuan yang sukses mengembangkan usaha menjahit, menyulam, dan kerajinan aplikasi manik-manik pada media kain, seperti kaos, jilbab, taplak, tas, hingga sepatu. Sebanyak 11 perempuan peserta pelatihan ini begitu antusias mengikuti materi dan mempraktekkan secara langsung apa yang sudah diajarkan oleh Ibu Diah. Tentu saja semakin banyak berlatih dan bereksperimen, hasil keterampilan pun akan semakin bagus.

(more…)

Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan & Layanan Women’s Crisis Centre — Laporan 2011

Layanan Pendampingan WCC

Tahun 2011 merupakan tahun ke-16 layanan Mitra Perempuan Women’s Crisis Center (WCC) yang didirikan oleh Yayasan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1995). Mitra Perempuan WCC menyediakan layanan hotline, konseling, konsultasi dan pendampingan untuk bantuan medis, hukum dan shelter secara cuma-cuma kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga. Sampai saat ini tersedia layanan WCC di 3 kota; yakni Jakarta (Hotline 021-837 90010), Tangerang (Hotline 021-741 2149) dan Bogor (Hotline 0251-331 418).

Selama tahun 2011 (hingga 10 Desember) tercatat bahwa Mitra Perempuan WCC memberikan bantuan dan layanan kepada 209 perempuan yang untuk pertamakali mengontak Mitra Perempuan dengan masalah kekerasan yang dialaminya, ditambah dengan pendampingan dan layanan kepada perempuan yang melanjutkan kasus tahun lalu. Mereka bertempat tinggal di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan daerah lainnya. Diantaranya 67,46% bantuan diberikan melalui WCC Jakarta; sedangkan 20,57 % melalui WCC Tangerang dan 11,96% melalui WCC Bogor. Data ini belum termasuk 1.403 orang yang mengontak Hotline untuk mendapat informasi praktis tentang Undang-undang, LSM, para penegak hukum, layanan medis, dll.

(more…)

Jangan Diam, Laporkan!

Meski belum sempurna, layanan dan dukungan secara kelembagaan bagi korban perkosaan sudah tersedia. Namun, karena sosialisasinya masih kurang dan anggapan umum bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya perkosaan, adalah isu privat, masih banyak orang memilih diam setelah peristiwa itu terjadi.

Salah satunya terjadi pada RS, korban pemerkosaan di kendaraan umum di Jakarta pada September 2011. Ia baru melapor dua minggu setelah kejadian, setelah gagal menyelesaikan semuanya sendiri “secara baik-baik” dan malah diancam oleh pelaku.

Untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya pemerkosaan, Kasubdit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jakarta Selatan Iptu Nunuk Suparmi menganjurkan agar korban langsung melapor ke pos polisi atau kantor polisi terdekat. Dari situ, korban akan dibawa ke Polres karena unit PPA ada di Polres.

(more…)

Gabung Bersama Warga Dunia dalam Gerakan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan!

Pernah dengar gerakan Say NO – UNiTE to End Violence Against Women (Say NO – UNiTE)? Say NO – UNiTE merupakan gerakan sosial yang gencar dalam kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di bawah naungan United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Diluncurkan sejak November 2009, Say NO – UNiTE telah melakukan gebrakan dengan menghimpun lebih dari dua juta warga dunia untuk bersama-sama melakukan penyadaran penghentian kekerasan.

Adapun kebijakan yang gencar dikampanyekan adalah:

  1. Meratifikasi perjanjian internasional dan regional yang melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan, dan memastikan bahwa hukum nasional dan pelaksanaannya memenuhi standar internasional hak asasi manusia.
  2. Mengadopsi dan menegakkan hukum untuk mengakhiri impunitas, mengadili pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dan menyediakan upaya pemulihan bagi korban kekerasan.
  3. Mengembangkan rencana aksi nasional dan lokal untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di setiap negara dengan menghimpun kekuatan dari sektor pemerintah, organisasi perempuan dan masyarakat sipil lainnya, media massa, dan sektor swasta yang secara kolektif terkoordinasi untuk melawan pelanggaran hak asasi manusia. (more…)